Saat Anggota Dpr Diingatkan: Kata-kata Dijaga, Jangan Nantang Rakyat

Jakarta -

Rangkaian tindakan demonstrasi mewarnai jalanan ibu kota hingga wilayah dalam beberapa hari terakhir. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai tindakan unjuk rasa ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat terhadap pemerintah dan DPR.

"Ini akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap situasi saat ini. Di saat rakyat susah nyari kerja, tunjangan majelis dinaikkan. Di saat rakyat berantem dengan hidupnya, malah banyak nan rangkap kedudukan dan pajak rakyat naik," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Adi pun mengingatkan personil DPR untuk dapat menjaga langkah bicaranya di depan publik. Adi mengatakan semestinya saat rakyat marah, personil DPR dapat menenangkannya.

"Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada nan joget-joget. Ketika rakyat protes dituding dengan bahasa kasar. Itu tak mencerminkan perilaku nan baik," tegasnya.

Adi lantas menyoroti pernyataan sejumlah personil DPR nan merasa kurang dengan tunjangan nan diberikan. Seharusnya, kata dia, personil DPR sebagai wakil rakyat lebih peduli terhadap rakyat dan lingkungan.

"Salah satunya itu (bahasa kasar kepada rakyat) pemantiknya. Termasuk pernyataan majelis nan merasa kurang dengan tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah. Juga pernyataan majelis jarak tempuh Bintaro-Senayan macet, makanya butuh tunjangan rumah," tuturnya.

"Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat," imbuh dia.

Sebagai informasi, beberapa hari terakhir masyarakat menggelar tindakan demonstrasi mengenai penghasilan dan tunjangan DPR. Terakhir, pada Jumat (29/8) masyarakat menggelar tindakan di sejumlah titik, seperti Polda Metro Jaya, Gedung DPR, hingga Markas Brimob.

(amw/idh)