Stop Tunjangan Perumahan Dpr

Jakarta -

Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekedar kerasionalan dan kesepakatan. nan kudu melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati.

Oleh karena itu, mengenai tunjangan terhadap personil DPR nan menjadi kewenangan hak finansial adalah bukan sekedar jumlah, tetapi menyangkut gimana dengan nilai nilai etik, empati dan simpati.

Dengan demikian ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan personil DPR, tetapi kami membujuk seluruh personil DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan keahlian DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, disaat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan nan jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa.

Jika ukuran ukuran etik itu bisa dijalankan oleh kebanyakan kami di DPR, tentu tidak bakal lagi ada beragam tunjangan dan akomodasi nan melampaui nilai-nilai kepatutan (etik). Jika tiap personil DPR mempunyai sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat nan pada umumnya tetap susah, maka tidak bakal lagi ada beragam akomodasi dari pajak rakyat nan berlebihan.

Sebaliknya jika kebanyakan personil DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan aspirasi aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak bakal mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR. Dengan degub aspirasi rakyat nan terus bisa diperjuangkan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga.

Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan ketiga nilai itu menjadi krusial karena menjadi jiwa bagi mobilitas politik DPR, bukan sekedar kesepakatan dan ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota-anggota fraksi kami untuk mempunyai sense of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, karena DPR adalah etalase, dimana kewenangan rakyat untuk mempersoalkan semua perihal nan dianggap perihal menyimpang dan tidak patut.

Atas pertimbangan pertimbangan diatas Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap personil DPR serta akomodasi lainnya nan diluar pemisah kepatutan, dan semua itu bakal menjadi pelajaran buat kami ke depannya.

Said Abdullah, Fraksi PDI Perjuangan

(anl/ega)