Wakili F-pdip, Ketua Banggar Dpr Setuju Tunjangan Rumah Disetop

Fraksi PDIP setuju tunjangan hingga akomodasi nan tak patut diterima DPR untuk dihentikan. PDIP memandang hak-hak nan melekat untuk para personil DPR memang sudah semestinya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.

Hal ini disampaikan oleh personil DPR RI Fraksi PDIP nan juga Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Ia mulanya bicara mengenai tunjangan dan hak-hak DPR kudu memenuhi nilai etik, empati, dan simpati terhadap rakyat.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekedar kerasionalan dan kesepakatan. nan kudu melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh karena itu, mengenai tunjangan terhadap personil DPR nan menjadi kewenangan hak finansial adalah bukan sekedar jumlah, tetapi menyangkut gimana dengan nilai nilai etik, empati dan simpati," kata Said Abdullah saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

Said menilai tidak cukup tunjangan hingga anggaran untuk para personil DPR ditentukan hanya berasas kesepakatan antarfraksi. Dia pun membujuk para personil DPR nan lain untuk mulai mengukur diri berasas keahlian hingga fungsinya.

"Ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan personil DPR, tetapi kami membujuk seluruh personil DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan keahlian DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, disaat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan nan jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," ucap dia.

"Jika ukuran ukuran etik itu bisa dijalankan oleh kebanyakan kami di DPR, tentu tidak bakal lagi ada beragam tunjangan dan akomodasi nan melampaui nilai nilai kepatutan (etik). Jika tiap personil DPR mempunyai sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat nan pada umumnya tetap susah, maka tidak bakal lagi ada beragam akomodasi dari pajak rakyat nan berlebihan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Said menyebut masyarakat tidak bakal mempertanyakan tunjangan hingga penghasilan DPR jika memang keahlian nan diberikan juga sepadan. Selain itu, menurutnya aspirasi rakyat juga kudu bisa terus diperjuangkan agar marwah DPR juga tetap terjaga.

"Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan ketiga nilai itu menjadi krusial karena menjadi jiwa bagi mobilitas politik DPR, bukan sekedar kesepakatan dan ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap personil anggota fraksi kami untuk mempunyai sense of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, karena DPR adalah etalase, di mana kewenangan rakyat untuk mempersoalkan semua perihal nan dianggap perihal menyimpang dan tidak patut," ujar dia.

Karena itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Said menyebut PDIP memandang perlu untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga akomodasi nan tidak patut untuk para personil DPR RI. Dia juga memastikan semua nan terjadi bakal menjadi pelajaran bagi para legislator.

"Atas pertimbangan pertimbangan diatas Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap personil DPR serta akomodasi lainnya nan di luar pemisah kepatutan, dan semua itu bakal menjadi pelajaran buat kami ke depannya," tutur dia.

Seperti diketahui, Fraksi Gerindra, PAN, PKS, NasDem, dan Golkar juga sudah buka bunyi mengenai tunjangan DPR nan menjadi salah satu pemicu demo besar-besaran nan terjadi beberapa hari belakangan. Para Fraksi DPR tersebut berpandangan memang perlu ada pertimbangan tunjangan DPR.

Salah satunya nan beranggapan ialah Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi. Ia menyatakan terbuka terhadap pertimbangan tunjangan personil majelis di tengah meningkatnya sorotan publik.

"Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa pertimbangan tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada nan perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (30/8).

(maa/tor)