Wakapolda Riau Perkuat Penanganan Peti, Pastikan Sungai 'pacu Jalur' Bersih

Kuantan Singingi -

Polda Riau menggelar operasi berdikari kewilayahan untuk menertibkan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menjelang Festival Pacu Jalur. Operasi ini digelar untuk memastikan arena Pacu Jalur bersih dari aktivitas PETI, terutama di hulu Sungai Kuantan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan operasi tersebut digelar untuk memastikan keamanan dan kebersihan terutama di Tepian Narosa, Teluk Kuantan nan bakal menjadi letak puncak Festival Pacu Jalur. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga gambaran positif Kabupaten Kuansing di mata dunia.

"Jadi hari ini Polda Riau membikin operasi unik namanya Operasi PETI Mandiri Kewilayahan, Pak Wakapolda bakal berangkat lampau bekerja-sama dengan Pemerintah Daerah," ujar Irjen Herry Heryawan di Pekanbaru, Rabu (30/7/2025).

Irjen Herry Heryawan menyampaikan ada tiga konsentrasi utama nan bakal dilakukan berbareng dengan Pemda setempat, ialah masalah pengamanan, kebersihan sungai, dan penegakan norma nan setara dan transparan terhadap pelaku PETI.

Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo yang mewakili Irjen Herry Heryawan berjamu ke Kuansing untuk memperkuat koordinasi penambangan PETI dengan Pemkab setempat.

Brigjen Jossy menyampaikan support penuh Polda Riau terhadap langkah Pemkab Kuansing dalam menertibkan aktivitas PETI nan semakin marak, terutama di wilayah hulu Sungai Kuantan nan tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan dan menakut-nakuti keselamatan masyarakat.

"Penertiban kudu dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Kami telah menurunkan personel Brimob dan Samapta untuk mendukung penindakan di lapangan," tegas Brigjen Jossy.

Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, nan turut datang dalam rapat menegaskan bahwa keberlangsungan Festival Pacu Jalur sebagai agenda budaya nasional kudu dijaga dari akibat pencemaran lingkungan akibat aktivitas PETI. Ia pun meminta semua pihak bersinergi agar Sungai Kuantan tetap bersih dan aktivitas budaya dapat berjalan dengan baik dan bermartabat.

Menanggapi perihal tersebut, Plt Kadis ESDM Provinsi Riau menyatakan bahwa pihaknya tengah memproses publikasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberikan kepastian norma dan membuka ruang legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat nan terkontrol.

Sementara itu, Kapolres Kuansing, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, menyampaikan penanganan PETI di wilayahnya dilakukan secara berjenjang melalui pendekatan norma dan sosial. Raden menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat bakal akibat negatif PETI serta perlunya support konkret dari pemerintah provinsi dalam menyediakan solusi ekonomi pengganti nan legal.

"Kami tidak hanya represif. Pendekatan persuasif juga kami lakukan agar masyarakat mengerti risikonya. Namun ke depan, kami minta Pemprov juga mendorong solusi nan setara dan aplikatif agar tidak terjadi bentrok di lapangan," ujar Raden.

(mei/jbr)