Rangkap Gaji Wakil Menteri

Lebih dari 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih telah ditunjuk untuk menduduki bangku komisaris di sejumlah badan upaya milik negara. Alhasil, sekarang akomodasi dan pemasukan para wamen tersebut juga rangkap.

Selama ini penghasilan wamen dianggap tetap kecil. Hal itu juga diakui oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. “Iya, jika penghasilan mini iya, kita jalani saja,” ungkap Agus saat dihubungi detikX via sambungan telepon.

Agus menjadi salah satu wamen nan belum diberi kedudukan tambahan komisaris oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun dia mengaku siap menjalankan jika amanah itu diberikan.

“Jadi saya konsentrasi ngurus program-program Kemensos saja. Kalau masalah-masalah begitu, saya nggak mikir. Kalau diperintah, ya kita jalani. Kalau nggak ada, ya sudah. Posisiku seperti itu,” katanya.

Menjadi komisaris perusahaan pelat merah menawarkan untung nan lebih menjanjikan dibanding hanya menjadi wamen. Seorang petinggi partai nan kadernya menjadi wamen plus komisaris bilang pendapatan dan akomodasi nan didapat koleganya itu sekarang makin ‘wah’.

“Tantiem-tantiem itu lho, tahunan. Wah itu ‘ngeri’ banget. Itu wamen nggak ada apa-apanya. Hanya mobil Alphard paling. Iya kan, penghasilan bulanan juga berapa. Operasionalnya ada, tetapi jika di komisaris itu kan ‘ngeri’ banget,” tuturnya.

Ia juga menyatakan penambahan kedudukan komisaris untuk para wamen merupakan apresiasi dari Prabowo lantaran sudah dibantu selama Pilpres 2024. Penunjukan tersebut mencerminkan nilai nan dipegang Prabowo dalam menghargai kontribusi orang-orang di sekitarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pembahasan soal besaran penghasilan wakil menteri semestinya tidak dilihat secara hitam putih. Baginya, mempersoalkan penghasilan ‘kecil’ justru bisa menimbulkan kesan keliru seolah kedudukan komisaris diberikan sebagai kompensasi.

“Kita nggak bisa bilang penghasilan mini alias nggak kecil, ya. Aneh saja jika kita telaah itu seolah-olah, lantaran penghasilan wamen kecil, terus dikasih komisaris. Salah juga. Nggak begitu,” katanya.

Noel baru-baru ini ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Sebelumnya, dia menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), kurang dari setahun pada 2021 hingga 2022.

“Yang jelas (komisaris) ini penugasan nan dilakukan Presiden ke kita untuk mengawal agar tidak terjadi fraud. Kedua, kita berambisi BUMN ini kelak punya peningkatan keuntungan,” bebernya.

Namun sebetulnya berapa sesungguhnya gaji, tunjangan, serta akomodasi nan diperoleh seorang wamen? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, seorang wamen menerima kewenangan finansial setara dengan 85 persen dari tunjangan kedudukan menteri serta 135 persen dari tunjangan keahlian pejabat eselon I.a dengan ranking tertinggi. Tergantung kementerian, tukin golongan tersebut bisa menerima tunjangan paling tinggi lebih dari Rp 100 juta. Besaran itu sudah dipotong pajak penghasilan.

Tunjangan kedudukan menteri berasas Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 adalah Rp 13.608.000 per bulan. Maka, 85 persennya adalah Rp 11.566.800 per bulan. Itulah nomor kisaran penghasilan wamen.

Seorang wamen juga dibekali mobil dinas sekelas pejabat eselon I.a, rumah kedudukan golongan I, dan agunan kesehatan kelas elite, setara dengan para menteri, personil DPR, dan pengadil konstitusi. Jika rumah kedudukan tak tersedia, duit tunjangan perumahan Rp 35 juta per bulan bakal meluncur setiap akhir bulan ke rekening wamen.

Sedangkan bagi para wamen nan kemudian memperoleh kedudukan komisaris di BUMN, mereka bakal mendapatkan penghasilan tambahan nan besarannya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020. Di patokan itu, tertera penghasilan komisaris berasal dari dua sumber utama: honorarium bulanan dan tantiem tahunan.

Honorarium seorang komisaris ditetapkan berasas persentase dari penghasilan kepala utama di BUMN tersebut. Komisaris utama, misalnya, berkuasa menerima 45 persen dari penghasilan kepala utama. Wakil komisaris utama mendapat 42,5 persen, sementara personil majelis komisaris lainnya diganjar sebesar 90 persen dari honorarium komisaris utama.

Tapi daya tarik utama bukan di situ. Pada akhir tahun, ketika laporan finansial perusahaan disahkan dan sasaran dianggap tercapai, komisaris berkesempatan membawa pulang tantiem, ialah bingkisan keahlian tahunan dengan nominal nan bisa menyamai alias apalagi melampaui penghasilan setahun.

Besarannya kembali dihitung berasas penghasilan kepala utama, dengan struktur nan sama seperti honorarium, ialah 45 persen untuk komisaris utama dan seterusnya. Dalam beberapa kasus, tantiem seorang personil majelis komisaris bisa mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, komisaris berkuasa atas tunjangan transportasi, THR, agunan kesehatan, apalagi insentif jangka panjang dalam corak saham bingkisan alias tabungan tunai nan dikaitkan dengan nilai saham perusahaan.

Contohnya bisa dilihat di tubuh upaya besar milik negara seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), tempat Noel menjabat. Pada 2023, berasas laporan tahunan 2023, komisaris utama perusahaan ini menerima honorarium sebesar Rp 143,1 juta per bulan, ditambah tunjangan transportasi Rp 27 juta.

Anggota majelis komisaris lain, nan jumlahnya lebih dari satu orang, menerima nomor sedikit di bawahnya, ialah sekitar Rp 128,7 juta per bulan, juga transportasi per bulan mencapai Rp 24,3 juta. Itu belum termasuk tunjangan hari raya dan asuransi purnajabatan, nan besarnya bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun.

Lalu ada tantiem nan jumlahnya jauh lebih fantastis. Pada tahun nan sama, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia menerima tantiem sebesar Rp 10,2 miliar, sedangkan personil komisaris lainnya apalagi bisa memperoleh hingga Rp 9,2 miliar.

Jumlah tersebut tentu dihitung berasas performa perusahaan nan dinyatakan sehat, dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Maka, jika ditotal, remunerasi tahunan untuk semua personil komisaris di Pupuk Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp 81,1 miliar.

Sedangkan perusahaan BUMN kenamaan lain, seperti PT Pertamina (Persero), honor komisaris tak kalah selangit. Dalam laporan finansial tahunan nan dipublikasikan di situs resmi Pertamina, tercatat bahwa Direktur Utama menerima penghasilan sebesar Rp 278 juta per bulan pada 2023.

Mengacu pada patokan nan berlaku, komisaris utama mendapatkan 45 persen dari nomor tersebut, ialah sekitar Rp 125 juta per bulan, belum termasuk tambahan berupa bingkisan tahunan alias tantiem.

Namun nomor sebenarnya jauh lebih mencengangkan ketika memandang total kompensasi nan diterima oleh seluruh personil majelis komisaris. Berdasarkan laporan detikFinance, pada bagian nan memuat rincian kompensasi manajemen kunci, tercatat bahwa jejeran komisaris menerima total penghasilan sebesar USD 51,28 juta sepanjang 2023. Dengan kurs saat itu nan berkisar di nomor Rp 15.700 per dolar AS, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp 805,09 miliar.

Menariknya, laporan finansial itu hanya mencantumkan enam nama komisaris aktif sehingga, jika dibagi rata, masing-masing personil majelis komisaris berkesempatan mengantongi tak kurang dari Rp 134,18 miliar dalam setahun.

Sedangkan laporan tahunan 2023 PLN, disebutkan bahwa Komisaris Utama PLN menerima honorarium sebesar Rp 211 juta per bulan. Sedangkan personil majelis komisaris lainnya mendapat sekitar Rp 190 juta per bulan alias 90 persen dari honorarium ketua.

Di luar itu, mereka juga menerima tunjangan hari raya senilai satu bulan honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20 persen dari honorarium, serta asuransi purnajabatan nan preminya ditanggung oleh perusahaan sebesar 25 persen dari total honorarium tahunan.

Soal fasilitas, PT PLN (Persero) menanggung penuh biaya kesehatan bagi komisaris, pasangan, dan tiga anak hingga usia 25 tahun. Jika ada sengketa norma nan berasosiasi dengan tugas, perusahaan juga menanggung biaya support hukumnya.

Yang lebih menggiurkan adalah tantiem tahunan. Pada 2023, PLN menggelontorkan Rp 111 miliar lebih untuk dibagikan kepada 13 komisaris dan mantan komisaris, bingkisan tahunan nan berasal dari untung perusahaan dan keahlian nan dicapai pada tahun kitab sebelumnya. Ditambah dengan beragam tunjangan dan akomodasi lainnya, total biaya nan dikeluarkan perusahaan untuk para komisaris pada tahun itu mencapai Rp 217,89 miliar.

Bila dibagi rata, masing-masing komisaris bisa membawa pulang lebih dari Rp 16 miliar per tahun. Angka-angka tersebutlah nan kemudian melengkapi penghasilan para wakil menteri nan sedang merangkap.