Menteri Ekraf Soal Ramai Sound Horeg: Jangan Sampai Ganggu Warga

Jakarta -

Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bicara soal ramainya sound horeg di tengah masyarakat. Riefky berambisi sound horeg jangan sampai mengganggu masyarakat.

"Ya betul, tetapi kan ya kita tentu kudu memandang kearifan lokal wilayah masing-masing. Kan ada, mungkin ada wilayah nan merasa terganggu, ada yang, tetapi nan krusial jika memang menggunakan itu ya harapannya jangan sampai mengganggu masyarakat," kata Riefky di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Pemerintah, kata Riefky, tak bakal sampai intervensi untuk mengatur sound horeg. Riefky menyerahkan patokan tersebut kepada pemerintah daerah.

"Itu dari kearifan lokal lah kita serahkan ke pemerintah daerah," ujarnya.

Riefky menyerahkan sepenuhnya soal sound horeg kepada pihak di akar rumput. Terpenting, bagi Riefky, tak sampai mengganggu masyarakat.

"Ya, sebetulnya tetap banyak aktivitas ekonomi imajinatif juga nan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama tidak mengganggu lingkungan," imbuhnya.

Komunitas pengusaha sound system di Malang sebelumnya mengganti nama sound horeg menjadi Sound Karnaval Indonesia usai adanya fatwa haram dan batas dari Pemprov Jatim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan fatwa MUI tidak mengatur soal nama, melainkan akibat kebisingan nan ditimbulkan.

MUI Jatim menekankan pergantian nama itu tak mengubah substansi pelanggaran nan selama ini menjadi sorotan, ialah bunyi nan terlalu bising hingga mengganggu kesehatan masyarakat.

"Mau namanya diganti ya aturannya kan soal desibel. Jadi nggak terbatas soal nama sound horeg, kami tidak mengurusi soal nama sound horeg, tapi soal desibel nan kudu diatur sesuai WHO," kata Sekretaris MUI Jatim KH Hasan Ubaidillah saat dikonfirmasi, seperti dilansir detikJatim, Kamis (31/7).

(rfs/azh)