Mensos Buka Suara Terkait Isu Anggaran Knd Sisa Rp 500 Juta

Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membantah rumor nan beredar mengenai anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) hanya tersisa Rp 500 juta lantaran patokan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Dia memastikan bahwa info itu tidak benar.

Saifullah Yusuf menjelaskan berasas info nan dimiliki pihaknya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp 6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran komisi tersebut tetap tersisa Rp 3.030.187.000. Hal itu diungkapkan olehnya saat berada di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2).

"Dari info nan kita terima, anggaran untuk KND itu Rp 6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp 3 miliar lebih. Jadi tidak betul seperti (informasi) nan beredar itu bahwa tinggal Rp 500 juta," kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis (1/3/2025).

Dia menegaskan anggaran untuk support sosial (bansos) maupun jasa terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski dilakukan efisiensi. Hal nan sama juga bertindak bagi para tenaga medis maupun pendamping nan melayani penyandang disabilitas.

"Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya tetap ada," tuturnya.

"Jadi prinsip kita kan tetap norma dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos nan diberikan langsung ke masyarakat, ya berasas info nan ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi," sambungnya.

Selain itu, dia memastikan, anggaran operasional nan melekat untuk bansos, seperti biaya salur, serta monitoring juga tidak dikurangi. Dia menekankan efisiensi anggaran tak bakal mengganggu keahlian Kemensos.

"Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi jika toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi jasa nan mengenai dengan tugas utama, tugas fungsinya KND," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KND Eka Pratama Widyanta mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan jasa nan maksimal bagi penyandang disabilitas. Sehingga KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

"Jadi ini secara anggaran tetap cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas kegunaan KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya nan lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di beragam wilayah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa nan kudu diberikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya Kementerian Sosial, semua kementerian kita bakal pastikan tetap bisa berjalan," kata Eka Pratama.

"Kami percaya bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen nan tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan kewenangan penyandang disabilitas di seluruh wilayah," tutup dia.

(prf/ega)