Jelang Ramadan, Mui Minta Umat Perkuat Boikot Produk Terafiliasi Israel

Jakarta -

Menjelang Ramadan 1446 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada umat Islam dan masyarakat secara umum untuk melanjutkan dan apalagi memperkuat tindakan boikot terhadap produk-produk nan terafiliasi dengan praktik penjajahan, genosida, dan pembersihan etnis Israel di Palestina.

MUI menilai meskipun gencatan senjata telah terjadi di Jalur Gaza pada 19 Januari 2025, tindakan boikot tidak boleh kendur lantaran kebijakan genosida berupa rencana pengusiran paksa bangsa Palestina dan kolonialisme di Palestina tetap berlangsung.

"Kami mendorong seluruh kekuatan masyarakat sipil di beragam bagian bumi untuk terus melakukan dan mengintensifkan tindakan boikot terhadap produk Israel dan produk pihak manapun nan berafiliasi dengan Israel dan aktivitas Zionisme," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

Sepanjang Ramadan, MUI berbareng ormas Islam, lembaga filantropi, dan organisasi solidaritas Palestina bakal melancarkan kampanye berjudul 'Shiyam Ramadhan, Kemanusiaan, dan Kemerdekaan Palestina'. Selain untuk memantapkan tindakan boikot, kampanye itu juga bermaksud mengintensifkan support kemanusiaan ke Palestina dan memperkuat soliditas di antara kekuatan-kekuatan masyarakat untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

"MUI menjadikan Ramadhan kali ini sebagai Bulan Solidaritas Palestina," ujar Sudarnoto.

Bagi MUI, berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar, haus, dan hawa nafsu tetapi juga 'berpuasa' dari mengonsumsi merek-merek nan mempunyai hubungan dengan rezim pendudukan Israel sebagai refleksi dari peningkatan spiritualitas di bulan suci Ramadan.

MUI kemudian mendorong umat dan masyarakat pada umumnya untuk lebih memilih produk-produk nasional nan halal. Selain menghindari jeratan ikut terlibat dalam kejahatan Israel, mengonsumsi produk nasional nan legal juga bakal mendukung kemandirian perekonomian nasional.

(prf/ega)