Jaksa Agung Minta Publik Tak Khawatir: Pertamax Beredar Sesuai Standar

Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan stok BBM pada tahun 2018-2023 nan menjadi konsentrasi investigasi kasus korupsi tata kelola minyak mentah sudah tidak ada lagi di pasaran. Burhanuddin meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi lantaran menurutnya saat ini stok BBM nan beredar sesuai standar.

"Bahan bakar minyak adalah peralatan lenyap pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM nan sekitar antara 21-23 hari, maka BBM nan dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024," kata Burhanuddin di Kejagung Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Burhanuddin memastikan jika investigasi kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor perjanjian kerja ini merupakan investigasi dari periode 2018 sampai 2023. Dia mengatakan BBM di 2024 sampai sekarang sudah sesuai standar.

"Penyidikan ini tempus delitinya, waktu kejadiannya adalah tahun 2018-2023. Tolong ini, tempus ini nantinya bakal mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak pertamax nan ada di pasaran," jelasnya.

"Artinya bahwa mulai 2024 ke sini itu tidak ada kaitannya nan sedang diselidiki. Artinya kondisi pertamax nan ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar nan ada di Pertamina," sambungnya.

Burhanuddin pun meminta agar masyarakat tidak perlu merasa cemas lagi. Burhanuddin juga meminta agar masyarakat tetap memberikan support kepada Pertamina.

"Kami berambisi agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu nan belum tentu kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

"Kami bakal terus memberikan support kepada PT Pertamina dalam menjalankan tugas khususnya dalam melaksanakan persediaan BBM dalam menghadapi bulan suci Ramadan serta persiapan penyelenggaraan Idul Fitri 1446 H," imbuh dia.

Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor perjanjian kerja sama pada periode 2018-2023. Saat ini, total ada sembilan orang nan dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam diantaranya petinggi sub holding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka yakni:

1.⁠ RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

(amw/yld)