Heboh Ruu 'big Beautiful' Trump, Apa Dampaknya Bagi Rakyat As?

Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) besar nan dijuluki "One Big Beautiful Bill Act" telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Kini, RUU tersebut hanya perlu disetujui oleh DPR nan dikuasai Partai Republik agar bisa ditandatangani oleh Presiden Donald Trump menjadi undang-undang. Ini menjadi momen krusial bagi Trump, nan selama ini terus mendesak partainya untuk meloloskan RUU ini.

Jika berhasil, ini bakal menjadi pencapaian legislatif besar dan kemenangan politik bagi masa kedudukan kedua Trump nan sejauh ini lebih banyak diwarnai oleh publikasi perintah eksekutif, petunjuk presiden nan mempunyai kekuatan norma tanpa perlu persetujuan Kongres.

RUU ini bakal membiayai sebagian besar janji kampanye Trump, termasuk pemotongan pajak dan peningkatan anggaran untuk pertahanan serta pengendalian imigrasi.

"Secara politik, saya pikir ini adalah kemenangan bagi Donald Trump, dia bisa menunjukkan menunjukkan bahwa agendanya sukses diwujudkan dalam corak undang-undang," kata Steven Webster, intelektual politik di Indiana University di Bloomington.

Trump menargetkan agar DPR meloloskan RUU ini sebelum 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Namun, tetap ada tantangan dari internal Partai Republik sendiri.

"Sebagian personil menolak lantaran ada pemotongan program kesehatan dan jaring pengaman sosial bagi penduduk Amerika," kata pengamat politik dari George Washington University, Peter Loge.

"Yang lain tidak menyukai undang-undang tersebut lantaran dapat secara signifikan menambah jumlah utang AS. Ini sangat berisiko."

Aturan dalam "One Big Beautiful Bill Act"

Sebetulnya, RUU nan signifikan ini merupakan upaya besar Trump untuk merealisasikan daftar panjang janji-janji kampanyenya.

RUU ini mencakup perpaduan antara pemotongan pajak perseorangan dan bisnis, penambahan biaya besar-besaran untuk pengawasan imigrasi, peningkatan shopping militer, dan peningkatan insentif bahan bakar fosil.

Kemudian, juga ada perubahan syarat kepantasan program kesehatan dan sosial, serta penghentian secara berjenjang sejumlah inisiatif transisi suasana nan sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden Joe Biden.

Seperti dugaan, pihak nan diuntungkan adalah mereka nan menjadi penyokong kebijakan-kebijakan semboyan "America First" nan digaungkan Trump.

Dana sebesar 178 miliar dolar AS (sekitar Rp2,848 kuadriliun) bakal dialokasikan untuk program-program nan bermaksud membatasi imigrasi. Ini termasuk buahpikiran Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, serta pendanaan personel dan perlengkapan polisi perbatasan, penuntutan kasus imigrasi, penahanan, dan investigasi kriminal.

Sekitar 153 miliar dolar AS (sekitar Rp2,448 kuadriliun) bakal digunakan untuk sektor pertahanan, termasuk pembangunan kapal, sistem pertahanan rudal, senjata nuklir, dan support militer di wilayah perbatasan.

Setelah berjanji untuk mengintensifkan pengeboran minyak lewat semboyan "drill, baby, drill" saat kampanye dan pidato kemenangannya, RUU ini juga bakal memberikan insentif untuk eksplorasi dan ekspor gas alam. Di saat nan sama, RUU ini menghentikan sejumlah insentif dan keringanan untuk kendaraan listrik, daya bersih, dan program pengurangan emisi.

Selain itu, RUU ini juga mencakup soal pemotongan pajak sebesar 4,5 triliun dolar AS (setara Rp72 kuadriliun) untuk perorangan dan bisnis, termasuk janji Trump untuk menghentikan pajak atas duit tip dan lembur.

"Tidak ada perihal nan mengejutkan dari isi RUU ini," kata Peter Loge, "RUU ini menjanjikan pengeluaran besar untuk menangani rumor imigrasi di AS, termasuk memperkuat sistem imigrasi dan melacak hingga mendeportasi orang-orang nan berada di AS tanpa izin resmi. Isu ini secara umum cukup terkenal di kalangan masyarakat."

RUU luar biasa, tapi tidak semua menganggapnya indah

Meskipun lolos di Senat, RUU ini menghadapi kritik tajam, terutama dari kalangan konservatif fiskal nan cemas soal utang negara. Diperkirakan RUU ini bakal menambah $3,4 triliun (sekitar Rp55 kuadriliun) ke utang nasional dalam 10 tahun ke depan.

Persoalan utang ini tidak hanya menjadi kekhawatiran di Capitol, tapi juga di lingkungan luar, termasuk eks sekutu Trump, Elon Musk.

Sebelum RUU ini diloloskan oleh Senat, Elon Musk, salah satu orang terkaya di bumi sekaligus penyumbang terbesar kampanye Trump telah menakut-nakuti bakal mencalonkan kandidat tandingan dalam pemilu selanjutnya melawan Partai Republik, nan berstatus mendukung RUU tersebut. Bahkan, Musk juga berencana mendirikan 'Partai Amerika' sebagai corak perlawanan.

"Saya rasa partai bakal kesulitan untuk menjelaskan penambahan 3,5 triliun dolar AS ke dalam utang nasional AS sejalan dengan tujuan mereka untuk menata finansial negara," kata Steven Webster.

Di kalangan masyarakat, RUU ini tidak populer

Berdasarkan hasil jajak pendapat Universitas Quinnipiac pada pertengahan Juni 2025, sebanyak 53% orang Amerika Serikat mendukung RUU tersebut dan 27% tidak mendukungnya, sementara sisanya tidak berpendapat. Hanya dua pertiga pemilih Partai Republik nan mendukung.

Para pengamat nan diwawancarai DW mengatakan bahwa ketika isi RUU dijelaskan kepada para pemilih secara terperinci, termasuk para personil Partai Republik, jumlah dukungannya menurun.

Perubahan program kesehatan dan sosial mungkin berakibat besar

Perubahan syarat kelayakan, terutama program jasa kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ialah Medicaid dan SNAP, diperkirakan bakal menyebabkan jutaan orang kehilangan akses atas asuransi kesehatan pada tahun 2034. Hal itu dipaparkan oleh pihak independen, Congressional Budget Office (Kantor Anggaran Kongres).

Secara keseluruhan, lebih dari 1 triliun dolar AS (setara Rp16 kuadriliun) telah dipangkas dari anggaran program kesehatan.

"Sekitar 17 juta orang bakal kehilangan perlindungan asuransi kesehatan," kata Elisabeth Wright Burak, seorang peneliti senior pada lembaga riset independen di Georgetown University Center for Children and Families.

"Bahkan jika ada semacam pajak alias faedah lainnya, jika Anda kehilangan perlindungan asuransi kesehatan alias Anda kehilangan support nutrisi, itu bakal merugikan secara pribadi."

Dampak ini juga bisa dirasakan oleh para pendukung utama Trump, termasuk para pekerja AS nan telah memberikan suaranya untuk Trump dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Meskipun banyak perubahan program kesehatan nan dilakukan Trump dengan argumen "penipuan dan penyalahgunaan besar-besaran" dalam sistem kesehatan publik AS, para mahir beranggapan bahwa rencana nan diklaim sebagai upaya pemangkasan ini justru menyasar bagian krusial dari layanan, bukan hanya soal kelebihan anggaran.

"Bukan hanya pemborosan dalam Medicaid," kaya Wright Burak. "Sebetulnya memang ada hal-hal nan bisa diperbaiki, tapi sebagian besar biaya sudah digunakan langsung untuk jasa kesehatan."

Trump diperkirakan bakal terlibat langsung dalam negosiasi akhir dengan personil DPR dari Partai Republik.

Menurut laporan dari instansi buletin Associated Press, Trump telah berjumpa dengan golongan moderat Partai Republik dan dijadwalkan berjumpa dengan golongan konservatif dalam waktu dekat.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)