Bawaslu Ngaku Tak Punya Anggaran Cukup Awasi Psu 24 Pilkada

Jakarta -

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ada potensi persoalan anggaran dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 Pilkada. Bagja mengatakan efisiensi APBN di Bawaslu RI membikin pihaknya tak mempunyai anggaran nan cukup untuk mengawasi PSU.

"Kondisi anggaran APBN di Bawaslu saat ini telah melaksanakan kebijakan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, di mana anggaran Bawaslu diblokir nyaris 50%. Sehingga Bawaslu Provinsi tidak mempunyai anggaran nan cukup untuk melakukan pengawasan PSU di Kabupaten/Kota-nya," kata Bagja dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Bagja mengatakan ada pula potensi keterbatasan APBD di tingkat pemda. Dia meminta Kemendagri dan Kemenkeu berkoordinasi mengenai anggaran PSU ini.

"Adanya potensi keterbatasan APBD dalam pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakibatkan tidak terpenuhinya anggaran untuk aktivitas pengawasan PSU. Sehingga perlu support Kemendagri dan Kemenkeu mengenai persoalan nan dimaksud," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan hitung-hitungan kasar anggaran PSU di 24 Pilkada. Dede mengatakan kalkulasi kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun.

"KPU menyampaikan (kebutuhan anggaran) kurang lebih Rp 496 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp 215 (miliar), tambah jika ada pilkada ulangnya kurang lebih Rp 250 (miliar) lah," katanya.

Dede menambahkan, ada kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengamanan dari Polri dan TNI. Dengan begitu, sebut dia, anggarannya bisa mencapai Rp 1 triliun.

"Belum TNI dan Polri jika kudu melakukan kegunaan pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp 900 (miliar) sampai 1 triliun," ujar dia.

(fca/gbr)