Amerika Phk Massal, Elon Musk Pimpin Rapat Kabinet Bahas Efisiensi

Jakarta -

Sebuah memo baru menginstruksikan lembaga-lembaga di Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan rencana pengurangan staf paling lambat 13 Maret 2025. Ini adalah bagian dari upaya besar efisiensi Presiden Donald Trump dan Elon Musk.

Sejauh ini, PHK difokuskan pada pekerja masa percobaan, tetapi putaran berikutnya bakal menargetkan pegawai negeri sipil veteran.

Pada rapat kabinet, Trump mengatakan bahwa Lee Zeldin, pengurus Badan Perlindungan Lingkungan, berencana memangkas hingga 65% dari 15.000 pegawainya.

100.000 pekerja federal sipil di AS dipecat

Pada hari Selasa (25/02), seorang sumber dari Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa biro, seperti Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, kudu bersiap menghadapi pengurangan tenaga kerja hingga 40%.

Sekitar 100.000 dari 2,3 juta pekerja federal telah dipecat alias menerima pesangon.

Trump mendukung Musk dengan mengundang dan memuji miliarder tersebut di rapat kabinet kepresidenan.

Musk, nan bukan pejabat setingkat kabinet, menyatakan keyakinannya bahwa dia dapat memangkas anggaran dari $6,7 triliun (Rp110 kuadriliun) menjadi $1 triliun (Rp16 kuadriliun) tahun ini. Trump kemudian menandatangani perintah pelaksana untuk meninjau dan mengakhiri semua perjanjian nan tidak perlu.

Trump: Apakah ada nan tidak senang dengan Elon?

Trump menegaskan dukungannya terhadap upaya Musk dengan memberinya kesempatan berbincang di awal pertemuan. Trump kemudian bertanya kepada para pejabat, "Apakah ada nan tidak senang dengan Elon?" nan disambut tawa.

Pada hari Rabu (26/02), Trump menandatangani perintah pelaksana nan menginstruksikan lembaga-lembaga untuk bekerja sama dengan DOGE demi meninjau dan mengakhiri semua perjanjian nan "tidak perlu". General Services Administration, nan mengelola real estat pemerintah, juga diperintahkan untuk membikin rencana pelepasan properti nan tidak lagi dibutuhkan.

Namun, Trump dan Musk belum sukses memperlambat laju pengeluaran. Menurut kajian Reuters, pengeluaran pemerintah meningkat 13% selama bulan pertama Trump menjabat dibandingkan periode nan sama tahun lalu, terutama lantaran pembayaran kembang utang dan biaya kesehatan serta pensiun nan meningkat.

Trump menegaskan kembali janjinya untuk tidak memotong tunjangan kesehatan dan biaya pensiun nan menyumbang nyaris separuh dari anggaran.

"Kami tidak bakal menyentuhnya," kata Trump.

Trump secara berbarengan mendorong Kongres untuk memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017, nan bakal berhujung pada akhir tahun ini. Komite non-partisan untuk Anggaran Federal nan bertanggung jawab memperkirakan pemotongan tahun 2017 menambah $2,5 triliun (Rp38,5 kuadriliun) pada utang negara, nan sekarang mencapai $36 triliun (Rp554,4 kuadriliun). Pemotongan pajak dapat menelan biaya lebih dari $5 triliun (Rp77 kuadriliun) dalam satu dekade.

Partai Republik sedang mempertimbangkan pemotongan jasa kesehatan dan support pangan untuk orang miskin untuk membantu bayar pemotongan pajak, meskipun rinciannya belum muncul.

Kebingungan dan ancaman

Beberapa sekretaris kabinet terkejut ketika pekerja federal menerima email nan mengharuskan mereka mencantumkan prestasi mingguan mereka, dengan ancaman pemecatan jika diabaikan.

Beberapa lembaga meminta tenaga kerja untuk mengabaikan pengarahan tersebut, nan memicu kebingungan mengenai apakah ancaman tersebut dapat dipenuhi.

Musk, orang terkaya di dunia, mengatakan di depan kabinet bahwa email tersebut merupakan upaya untuk mencari tahu apakah penghasilan pemerintah diberikan kepada para pekerja aktif.

"Kami pikir ada sejumlah orang dalam daftar penghasilan pemerintah nan sudah meninggal," katanya, tanpa memberikan bukti.

Trump pun mengisyaratkan bahwa sekitar 1 juta pekerja nan tidak menanggapi email dari Musk mungkin berisiko kehilangan pekerjaan mereka.

Perombakan pemerintahan nan belum pernah terjadi sebelumnya nan dilakukan oleh Trump dan Musk juga telah membekukan support asing dan mengganggu proyek-proyek bangunan serta penelitian ilmiah.

Pemerintahan Trump mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah membatalkan nyaris 10.000 hibah dan kontrak.

mel/ha (Reuters)

(ita/ita)