8 Fraksi Dpr Setuju Tunjangan Wakil Rakyat Dievaluasi!

Tunjangan personil DPR menjadi polemik hingga memicu gelombang demonstrasi di banyak wilayah Indonesia. Kini seluruh fraksi di DPR setuju untuk mengevaluasi tunjangan bagi wakil rakyat.

Dirangkum , Minggu (31/8/2025), tunjangan DPR nan menjadi sorotan publik tertuang dalam surat info Sekjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010. Dalam surat info itu terdapat sejumlah komponen tunjangan personil DPR mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga beragam akomodasi seperti duit sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.

Sorotan publik makin tajam saat mengetahui tiap personil DPR mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Angka dahsyat ini kemudian menimbulkan protes keras di media sosial hingga deretan aktivitas demonstrasi di Jakarta dan beberapa wilayah Indonesia.

Usai mendapatkan kritik keras, fraksi-fraksi partai di DPR lampau buka suara. Total delapan fraksi di DPR sekarang menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan bagi para personil DPR.

PDIP Setuju Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop

Fraksi PDIP setuju tunjangan hingga akomodasi nan tak patut diterima DPR dihentikan. PDIP memandang hak-hak nan melekat untuk para personil DPR memang sudah semestinya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP nan juga Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan PDIP setuju untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga akomodasi nan tidak patut untuk para personil DPR RI. Dia juga memastikan semua nan terjadi bakal menjadi pelajaran bagi para legislator.

"Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap personil DPR serta akomodasi lainnya nan di luar pemisah kepatutan, dan semua itu bakal menjadi pelajaran buat kami ke depannya," tutur Said saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Gerindra Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Larang Kader Kunker ke LN

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga buka bunyi mengenai gelombang protes masyarakat mengenai tunjanga DPR. Fraksi Gerindra sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.

"Dalam perihal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama mengenai tunjangan-tunjangan personil majelis nan mencederai emosi dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (30/8).

Budisatrio menginstruksikan seluruh personil DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar seluruh personil fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

Golkar Ingatkan Anggota DPR Jaga Sikap

Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, dia juga meminta agar semua personil DPR mulai menjaga sikap ke depannya.

"Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi akomodasi kami jika dipandang berlebihan," kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Sarmuji juga meminta agar semua personil DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.

PKB Siap Tingkatkan Kinerja

Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid juga buka bunyi mengenai tunjangan DPR disorot penduduk hingga menjadi salah satu pemicu demonstrasi di beragam wilayah Indonesia belakangan ini. Jazilul setuju tunjangan DPR dievaluasi.

"Kami setuju pertimbangan tunjangan dengan tetap meningkatkan keahlian anggota," kata Jazilul saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Jazilul juga memastikan bakal terus mengevaluasi keahlian personil DPR dari Fraksi PKB. Ia memastikan personil DPR dari fraksinya nan tidak perform bakal diingatkan dan ditindak tegas.

Demokrat Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Siap Dikritik Publik

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat mengenai rumor tunjangan personil DPR. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap pertimbangan tunjangan personil DPR RI.

"Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," kata Ibas kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (30/8).

Ibas juga menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Terkait rumor tunjangan DPR, dia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan personil DPR.

PKS Setuju Tunjangan Rumah DPR Ditiadakan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap atas situasi terkini nan terjadi. PKS menyatakan mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas personil DPR RI.

"Pertama, mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas personil DPR RI," kata Sekjen PKS, M Kholid, Sabtu (30/8).

Kholid mengatakan sikap PKS nan mendukung ditiadakannya tunjangan rumah dinas personil DPR RI selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto nan menginginkan pengelolaan APBN nan efektif, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kholid mengatakan sikap PKS ini merupakan pengarahan dari Presiden PKS dr Almuzzammil Yusuf untuk menanggapi aspirasi nan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

NasDem Setuju Seluruh Tunjangan DPR Dievaluasi Total

Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni buka bunyi mengenai tunjangan DPR RI nan belakangan disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan. Dia setuju ada pertimbangan total tunjangan nan diterima para personil DPR.

"Saya dukung pertimbangan tunjangan nan diterima personil DPR RI, setuju pertimbangan secara total," kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga penghasilan nan diterima bakal diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berambisi para personil DPR lain bertindak demikian.

"Untuk saya semua penghasilan dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib," ucap dia.

PAN Siap Tunjangan DPR Dievaluasi

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung pertimbangan terhadap tunjangan maupun akomodasi nan melekat pada personil Dewan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.

"Fraksi PAN memandang pertimbangan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," kata Putri, Sabtu (30/8).

Putri juga membujuk seluruh personil fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan konsentrasi pada kerja-kerja kerakyatan. Dia menegaskan kesederhanaan bukan hanya soal style hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap akomodasi dan amanah nan diterima adalah titipan rakyat.

Pernyataan sikap dari seluruh fraksi di DPR ini menjadi jawaban dari gelombang protes masyarakat nan terjadi dalam sepekan terakhir. Publik menunggu realisasi dari komitmen kedelapan fraksi DPR tersebut.

(ygs/imk)